SetdaDompuKab. Mewakili Bupati Dompu Sekretaris Daerah  Gatot Gunawan PP. SKM.MM.Kes. dan Kepala Dinas  Kesehatan Kabupaten Dompu Omiyati Fatimah, S.Sos., MPH beserta jajarannya mengikuti rakor secara daring yang diselenggarakan oleh Kemendagri dengan agenda pembahasan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan Penuntasan Tuberkulosis (TBC), pada Senin (19/09/25) bertempat di ruang rapat Bupati Dompu .

Rakor ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya peningkatan gizi masyarakat serta upaya percepatan eliminasi TBC. Dalam pembahasan, ditegaskan arah percepatan penanggulangan TBC melalui langkah-langkah strategis, yakni percepatan penemuan (screening) kasus, peningkatan keberhasilan pengobatan, pencegahan penularan, serta penguatan sinergi lintas sektor.

Rakor ini turut dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Secara virtual juga hadir Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, para kepala daerah, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. “Kita sangat serius menangani hal ini. Kepala daerah beserta jajarannya menjadi ujung tombak penanganan di daerah masing-masing, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan program MBG, Mendagri menyampaikan hasil Rakor yang berlangsung sehari sebelumnya, Minggu (28/9/2025). Beberapa keputusan penting diambil, di antaranya:

1. Penghentian sementara SPPG atau dapur MBG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh, mencakup kedisiplinan, kompetensi, serta kualitas juru masak.

2. Kewajiban pemerintah daerah, K/L, dan pemangku kepentingan terkait untuk aktif melakukan pengawasan program MBG melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan kualitas implementasi.

3. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional untuk menjamin standar keamanan pangan.

4. Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan secara berkala dalam pemantauan SPPG agar terbangun sistem pengawasan preventif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan tersebut dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. (Prokopim)