SetdaDompuKab. -  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, PP, SKM., M.MKes didampingi Kadis DPMPD, Agus Salim, S.Sos dan Kaban Kesbangpoldagri, Ardiansyah, SE hari ini, Rabu (24/09/25) menerima secara langsung puluhan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemda Dompu.

Aksi damai yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Dompu (ARD) dalam aksinya mengajukan beberapa permasalahan yang dihadapi para petani dan pembangunan  infrastruktur jalan yang dinilai tidak berpihak pada petani terutama petani tembakau. Adapun aspirasi yang disampaikan dalam aksinya tersebut adalah;

Segera buatkan Perbub Pemberdayaan dan Perlindungan Petani sebagai Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2023, Segera berikan perlindungan harga dan alat tes kualitas tembakau dan peralatan lainnya bagi petani tembakau, Segera perbaiki jalan tanjakan Desa Taropo untuk mempermudah akses bagi para petani untuk menjual produk pertaniannya.

Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 09.00 Wita - Selesai dengan membawa spanduk, poster dan alat peraga lainnya untuk menyampaikan aspirasinya. Menanggapi kehadiran massa aksi, Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM., M.MKes memutuskan untuk turun langsung menemui para pengunjuk rasa.

Langkah Sekda Gatot Gunawan Perantauan Putra menjumpai pendemo (masa aksi) diapresiasi koordinator masa aksi sebagai bentuk responsif pemerintah terhadap aspirasi rakyat.

Dalam dialog yang berlangsung di halaman kantor, tepatnya di Pintu Masuk Selatan Kantor Pemda Dompu perwakilan masa aksi menyampaikan secara langsung poin-poin tuntutannya.

Dalam hal ini Mas Toto Sapan akrab Sekda Dompu menyatakan bahwa pemerintah Daerah memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat, "Kami mendengar dan mencatat setiap aspirasi yang disampaikan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan Kestabilan harga pasar secara komprehensif", jelasnya.

Dari beberapa tuntutan masa aksi Sekda menyampaikan mengenai Perbub Perlindungan Petani, beliau menyatakan Kabupaten Dompu adalah mayoritas penduduknya bertani.  Terkait hal yang menjadi tuntutannya sudah ada Perdanya dan sekarang juga sedang di godog 11 Perbub turunan dari Perda itu sendiri. Pada saat ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah sedang berada di Biro Hukum Propinsi NTB untuk mengkaji dan mengharmonisasi Perbub dimaksud.

"Semua regulasi terkait hal yang disampaikan  sedang dikaji supaya linear dan tidak tumpang tindih, karena bila tidak dikaji satu kata saja kesalahannya akan fatal akibatnya, makanya kita kerja dengan penuh kehati-hatian", ujarnya.

Terkait perlindungan harga tembakau Sekda menyebut tembakau tidak termasuk komoditi yang diatur dalam HPP dan yang termasuk dalam HPP adalah komoditi jagung dan padi, akan tetapi sebagai pemerintahan akan berusaha dan tetap fokus pada stabilitas harga tembakau demi kesejahteraan masyarakat terang Sekda menambahkan.

Lanjut Sekda menjelaskan perbaikan jalan di Taropo akan menjadi atensi perioritas juga untuk disampaikan ke pimpinan, mengingat di pemerintahan yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan harus sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku.

Sebagai penutup dialog Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada masa aksi karena sudah beraksi dengan damai. "Saya ucapkan terimakasih kepada semuanya sudah beraksi dengan damai hari ini", tutupnya.

Setelah mendapat penjelasan dan uraian yang ramah dan penuh kekeluargaan dari Sekertaris Daerah, Massa dari Aliansi Rakyat Dompu langsung membubarkan diri secara teratur. (Prokopim)